MUDA BENTARA !

#KITA MELAWAN KARENA HAK KITA DILANGGAR !

Darni, Sang Rektor dan Obsesinya.


Leader?

Kamis lalu (10/11/2011), di sore yang mendung, Prof.Dr. Darni M. Daud. MA selaku Rektor Universitas Syiah Kuala mendatangi kantor KIP Aceh (Komisi Independen Pemilihan) untuk mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur Aceh periode 2012-2017 melalui jalur perseorangan (independen). Konvoi iring-iringan kendaraan yang kebanyakan terdiri dari becak motor mengiringi perjalanan Proffesor yang akrab disapa Darni ini menuju ke kantor KIP. Tak hanya iringan becak, anak-anak muda pun banyak tampak mengikuti konvoi itu, umur mereka rata-rata berada di rentang 20-an tahun. Menurut khabar, anak-anak muda itu adalah mahasiswa Unsyiah yang datang karena ada iming-imingan berupa insentif kehadiran.

Dalam pencalonannya ini, Darni menggandeng Dr. Ahmad Fauzi sebagai wakil. Ahmad Fauzi tercatat sebagai dosen aktif di Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Ranirry.

Beberapa bulan lalu, ketika pendaftaran calon kepala daerah mulai dibuka oleh KIP, Pak Rektor ini begitu bersemangat. Dalam beberapa forum ia sering mengutarakan secara langsung (tanpa ditanya) keinginannya untuk maju sebagai kandidat calon Gubernur Aceh. Dalam rentang waktu pendaftaran itu, ada beberapa pendekatan dan seleksi dari partai politik yang ia ikuti, sehingga secara personal ia begitu yakin jika nantinya akan ada partai politik yang akan meminangnya untuk dijadikan calon sebelum tenggat waktu penutupan pendaftaran tiba. Hingga tibanya masa penutupan, harapan Pak Rektor ini akhirnya pupus. Kenyataannya, tak ada satupun lamaran yang datang di akhir pendaftaran. Beberapa partai politik besar tak mendaftarkan calon. Ini menjelaskan jika tak ada satupun partai politik yang tertarik kepadanya.

Sebulan berselang, usaha T.A. Khalid dan Fadhlullah yang memerkarakan putusan KIP. No.17/2011 tentang tahapan pilkada akhirnya melahirkan keputusan baru. Mahkamah Konstitusi melahirkan putusan sela yang mengharuskan KIP membuka kembali waktu pendaftaran bagi calon Gubernur, Bupati dan Walikota di Aceh baik yang melalui jalur Independen maupun Partai Politik sampai dengan tujuh hari setelah putusan sela diucapkan. Pihak KIP dengan terpaksa akhirnya harus mengikuti, toh ini putusan dari institusi hukum tertinggi di Indonesia. Pemilukada yang semula sudah dijadwalkan pada tanggal 24 Desember 2011, akhirnya terpaksa di re-schedule ulang. Dana milyaran rupiah yang sudah terkuras untuk mempublikasikan informasi dalam bentuk baliho dan iklan koran akhirnya terbuang sia-sia akibat dari putusan sela MK.

Lain dengan KIP yang dibikin pusing tujuh keliling oleh MK, Darni malah senang bukan kepalang. Ia yang sebelumnya berharap maju sebagai calon yang mewakili partai politik, akhirnya bangting stir. Darni memilih jalur independen sebagai sarana berkreasi. Dalam pendaftaran di KIP itu, ia mengklaim memiliki dukungan 1,6 juta suara dan pada pendaftaran di KIP itu timnya menyerahkan 217.420 ribu lembar KTP, ini menandakan jika jumlah pengumpulan KTP yang dilakukan oleh Darni adalah yang tertinggi dari calon independen lainnya yang hanya mampu mengumpulkan sebanyak 150 ribuan lembar KTP .

Ketika memilih maju sebagai calon gubernur ini, banyak alasan yang melandasi keinginan Pak Rektor Unsyiah ini. Salah satunya adalah perihal suksesi karir. Bagi saya dan beberapa orang lain, keinginan Darni untuk maju sebagai Cagub dikarenakan oleh adanya kegelisahan batin yang dialami. Karirnya sebagai petinggi universitas (pembantu rektor) dimulai ketika ia berumur 40-an tahun, setelah menjabat satu periode sebagai Pembantu Rektor satu (PR-1) Unsyiah, di tahun 2006 ia terpilih sebagai rektor untuk periode pertama dan di tahun 2010 ia terpilih lagi di periode kedua.

Sepertinya kegelisahan ini muncul ketika melihat kenyataan kedepan ketika di tahun 2014 masa jabatan rektor yang a emban akan berakhir. Di tahun itu usia Darni baru mencapai 53-54 tahun. Dan setelah itu karir jabatannya di tataran universitas akan tamat berhubung ini adalah periode kedua baginya menjabat sebagai rektor Universitas Syiah Kuala.

Meraih suksesi di masa muda dan mengawali stagnasi karir di saat kondisi fisik dan pikiran masih sangat produktif tentu menjadi sesuatu hal yang sangat tidak menyenangkan. Bagi saya, pilihan Darni untuk maju sebagai gubernur secara personal adalah pilihan yang tepat. Ini sebagai bagian dari antisipasi dari kecemerlangan karir yang terlalu dini. Menjadi gubernur adalah awal dari karir yang baru, sehingga ini menjadi antisipasi dari kulminasi berhentinya karir.

Masalah karir adalah salah satu hal yang melandasi dan masih banyak hal lainnya. Seperti yang saya sebutkan tadi, pilihan Darni untuk mencalonkan diri adalah pilihan yang tepat (secara personal subjektif), tapi tentu kita tidak bisa melihat sesuatu hal hanya bersasarkan pikiran personal. Masalah timbul ketika harapan akan kelanjutan kecermelangan karir ini tidak didukung oleh kecermelangan popularitas dan mesin pendukung yang kuat. Banyak kelemahan kalkulasi dalam hal ini.

Di tataran Universitas Syiah Kuala saja, bisa dikatakan ada ribuan mahasiswa Unsyiah yang tak kenal dengan yang mana rektornya. Dan bisa jadi ada belasan ribu yang tak pernah melihat rupa fisik rektornya secara langsung. Ini baru dalam tataran Universitas Syiah Kuala. kalau Aceh?

Tingkat popularitas di Universitas Syiah Kuala setidaknya bisa menjadi sampel bagaimana tidak populisnya Darni sebagai seorang figur pemangku kebijakan tertinggi di universitas. Dalam hal ini, kalkulasi keikutsertaannya dalam kompetisi Pilkada sangat diragukan kemampuan kemenangannya. Apalagi jika harus dihadapkan oleh keberadaan dua incumbent yang juga ikut pada pilkada kali ini yaitu Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar. Irwandi mewakili resource yang besar sebagai incumbent, populisnya JKA (Jaminan Kesehatan Aceh) dan kemampuan keuangan yang ia miliki tak bisa diragukan lagi. Nazar pun begitu, walaupun secara incumbent Nazar kalah populis dengan Irwandi, tapi ia memiliki mesin partai yang begitu kuat dan telah membangun jaringan di daerah-daerah sejak beberapa tahun lalu. Ahmad Tajuddin juga begitu, ia seorang ulama, dan memiliki masa rill di daerahnya. Terlepas dari kemampuan keuangan yang menurut banyak orang cenderung terbatas.

lalu dengan Darni? Apakah masyarakat pernah merasakan kebijakan populis yang ia buat? Apakah masyarakat pernah mendengar namanya? Apakah masyarakat pernah melihat rupanya? Apakah ia memiliki sumber dana yang begitu kuat? Jawabannya adalah tidak. Dalam hal ini kalkulasi hitung-hitungan kemampuan Darni untuk memang teramat kecil dibanding calon lainnnya.

Dalam hal lain, Darni juga sering bercerita tentang latar geografisnya yang berasal dari Pidie. Nah, pertanyaannya apakah hanya Darni calon yang berasal dari Pidie? Jawabannya tentu tidak. Muhammad Nazar juga berasal dari Pidie. Jika dilihat lebih kuat mana posisi Nazar dan Darni dalam meraup suara masyarakat Pidie tentunya jawabannya adalah Nazar. Setiap hal yang dilakukan Darni ketika menjabat sebagai rektor Universitas Syiah Kuala tidak pernah berdampak bagi masyarakat Pidie, tapi setiap hal yang dilakukan oleh Nazar melalui kebijakan kepemimpiannnya bisa jadi berdampak. Setidaknya ia menjabat sebagai wakil Gubernur Aceh.

Selain hal itu semua, keberanian Darni dalam mencalonkan diri sebagai gubernur juga didasari oleh sisi romantisme yang ada. Bahwa ada beberapa rektor Universitas Syiah Kuala yang pernah sukses meraih posisi sebagai Gubernur Aceh. Ada Madjid Ibrahim, Ibrahim Hasan dan Sjamsuddin Mahmud. Trio proffesor ekonomi Unsyiah itu sukses meraih posisi sebagai gubernur dan bisa dikatakan sukses menjalani masa jabatannya.

Romantisme ini yang selalu didengung-dengungkan Darni sebagai landasan pijakannya. Seakan ia berpendapat jika intelektual Unsyiah yang menjadi simbol Jantong Hatee Rakyat Aceh lah yang mampu membenahi permasalahan yang ada di Aceh. Lalu, apakah ia secara total mewakili sisi romantisme masa lalu itu?

Saya pikir, disaat semakin dewasanya perkambangan politik di Aceh, semakin rumitnya pranata sistem aturan yang ada, berbicara romantisme ala Darni itu sudah tidak relevan lagi. Di tahun 90-an ke bawah, membicarakan hal itu adalah sesuatu hal yang benar adanya. Karena perkembangan masyarakat saat itu belum sepintar dan se massiv sekarang dalam mengkonsumsi dan mengakses informasi. Di dekade di bawah 90-an, masyarakat akan percaya kepada akademisi Unsyiah apalagi proffesor untuk menjadi orang yang bisa memegang kendali penyelesaian masalah di Aceh. Saat itu akademisi dan Unsyiah selalu diajdikan rujukan solusi. Tapi kini, disaat semuanya berkembang serba cepat, saat Unsyiah melahirkan beberapa proffesor dalam setahun, apakah hal itu masih relevan? Jawabannya adalah tidak.

Menarik jika melihat kembali kejadian di Pemilukada tahun 2006 saat di putaran kedua pertarungan antara Humam Hamid dan Irwandi Yusuf dalam perebutan kursi Aceh 1. Keduanya bertarung di jalur independen. Keduanya mewakili aspirasi GAM dan keduanya adalah akademisi dan dosen Usnyiah lulusan Amerika. Di pemilukada 2006, yang menariknya, Humam Hamid dan Irwandi setahu saya tidak pernah membawa sisi romantisme keberadaan mereka sabagai bagian dari civitas akademika Universitas Syiah Kuala. Mereka tidak memposisikan diri sebagai messiah (juru selamat) dari Usnyiah yang akan mampu menyelesaikan masalah Aceh. Tak seperti yang dilakukan oleh Darni saat ini. Mereka bertarung dalam sentimen geografis, keacehan dan embel-embel semangat etno nationalism, tidak berdasarkan embel-embel lain walaupun mereka berdua dari Unsyiah.

Pola masyarakat Aceh pasca MoU Helsinki 2005 sudah jauh berubah. Kini masyarakat Aceh berdiri berdasarkan sentimen akan ketakutan terhadap konflik. Landasan mayarakat memilih sudah mulai objektif, tidak terjebak lagi pada harapan akan gaya tahun-tahun 90-an dimana orang yang paling pintar adalah seorang proffesor yang memiliki banyak gelar akademik sehingga ia mampu menyelesaikan persoalan kemasayarakatan ketika menjabat sebagai gubernur.

Dua tahun lalu, ketika masih semester tiga, saya pernah dua kali secara langsung bertanya kepada Darni perihal apa saja yang terjadi di Unsyiah. Saya bertanya ketika Darni menjadi pembicara di Kuliah Umum yang dilaksanakan oleh Fakultas Saya. Saat itu saya bertanya mengenai Unsyiah yang mendapat Akreditasi C. Pertanyaan itu saya ajukan sebulan sebelum berita mengenai akreditasi Unsyiah yang C naik dan booming di media. Dalam jawabannya, Darni cenderung menyalahkan BAN PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi). Ada kekeliruan dari penelitian tim Accesor katanya.

Pertanyaan ini pada akhirnya membuat saya dipanggil oleh Pak Dekan.

Perihal akreditasi C ini setelah itu menjadi titik awal keraguan dan ketidak percayaan civitas akademika Unsyiah dan sebagain masyarakat terhadap kredibilitas Darni dalam mengelola Unsyiah. Kubu mahasiswa terpecah dalam hal ini, sebagian menjadi pendukung Darni sebagai rektor dan sebagian lagi menjadi penentang yang menanyakan kejelasan dari mengapa Unsyiah mendapatkan nilai akreditasi C disaat banyak jurusan di Unsyiah mendapatkan nilai akreditasi A. Akhirnya, tulisan di media massa bermunculan menaggapi hal ini, dan Unsyiah tetap harus menyemat nilai akreditasi paling memalukan itu selama 5 tahun.

Di saat yang lain, saya juga bertanya kepadanya perihal kepindahan tugas mengajarnya dari FKIP (Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan) jurusan Pendidikan Bahasa Inggris ke FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik) Unsyiah. Alasan Darni cenderung normatif, yaitu ketika mengambil program doktoral, ia fokus ke bidang politik dan komunikasi.

Kini Prof. DR. Darni M. Daud. MA adalah dosen tetap di FISIP Unsyiah, fakultas termuda yang menjadi fakultas saya menuntut ilmu. Dalam satu sisi, saya senang atas kepindahan Darni ke FISIP, setidaknya di kampus saya ada seorang yang bergelar doktor lulusan Amerika yang kini menyemat gelar proffesor dan juga menjadi rektor Universitas.

Tapi ada hal lain saya pikir yang melandasi kepindahannya itu. Landasan kepindahan dari institusi yang mengajarkan perihal pendidikan ke institusi yang mengajarkan perihal ilmu sosial dan politik. Dalam hal ini, saya amat tertarik mengamati kepindahannya ini.

Jika melihat latar belakang para Proffesor di Unsyiah yang menjabat sebagai Gubernur Aceh, semua dari mereka adalah Proffesor yang berasal dari Fakultas Ekonomi. Sudah menjadi hal biasa di Aceh jika proffesor dari Fakultas Ekonomi menjadi orang-orang yang dijadikan acuan dalam hal pembangunan ekonomi. Ini terlihat dari seringnya proffesor dari Fakultas Ekonomi yang menjadi Kepala BAPPEDA Aceh. Latar kemampuan ilmu ekonomi mereka dianggap mampu menyelesaikan masalah di mayarakat. Dalam salah satu teori, alasan pertentangan kelas dan konflik selalu disebabkan oleh alasan ekonomi.

Dalam kasus Darni, ia memiliki kecendrungan seperti itu. Alasan kepindahan Darni ke FISIP adalah hal yang lumrah dan logis. Karena FISIP adalah satu-satunya fakultas yang ia bisa pindah tanpa memikirkan latar pendidikan dan keahlian spesifik yang ia miliki. Darni tak akan mungkin bisa pindah ke Fakultas MIPA, Teknik, Hukum, maupun Ekonomi karena ia memang tidak memiliki kemampuan keahlian di bidang itu. Tapi ke FISIP, ia setidaknya mengakui memiliki kemampuan sebagi seorang politisi, pejabat universitas dan kemampuan komunikasi yang ia pelajari ketika mengambil study doktoralnya dulu.

Bagi saya, kepindahan Darni ke FISIP mengandung muatan politis. Ini sebagai bentuk penokohan dirinya sebagai seorang dosen/proffesor yang berasal dari institusi keilmuan sosial politik yang paling kredibel, yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Terlepas dari kualitas FISIP itu sendiri. Kepindahannya menegaskan jika ia adalah orang yang memang memiliki kemampuan politik secara keilmuan, sehingga tentu saja memiliki kecakapan dalam mengelola setiap hal yang berhubungan dengan politik dan masyarakat.

Bagi saya, kehadiran Darni di FISIP adalah peningkatan branding diri. Penciptaan penguatan penokohan dan kompetensi. Dalam satu sisi, alasan ini di dasari dari pertanyaan bagaimana mungkin seorang dosen FKIP Bahasa Inggris bisa dipercayai untuk mengurus perihal sosial politik pemerintahan daerah? Padahal ia tak memiliki kompetensi keilmuan di bidang itu.

Irwandi dan Humam sangat tepat karena tidak membawa isu-isu posisi mereka sebagai bagian dari akademisi Unsyiah, karena toh latar belakang pendidikan mereka memang tidak memiliki kecakapan dalam hal pemerintahan. Tak ada irisan dengan bidang keilmuan politik dan pemerintahan.

Tapi, dari ketiga Gubernur Aceh yang lain, yang berasal dari Fakultas Ekonomi. Posisi mereka menjadi gubernur, didasari kecakapan dan kemampuan mereka dalam hal ekonomi yang menjadi masalah penting pemerintahan dimana-mana.

Kepindahan ke FISIP menjadi alasan penokohan Darni. Menjadi pengguat di masyarakat jika seorang Darni yang maju sebagai gubernur Aceh adalah seorang yang sangat tepat untuk menjadi Gubernur Aceh dibanding calon lainnya yang tidak berasal dari institusi yang paham akan perihal politik dan sosial pemerintahan.

Jika nanti Darni diloloskan oleh KIP sebagai calon Gubernur Aceh dan di acara debat kandidat ada yang bertanya kepadanya “Alasan apa yang melatari anda sehingga berani mencalonkan diri sebagai Gubernur Aceh periode 2012-2017,” Kemungkinan besar Darni akan menjawab jika “saya adalah dosen FISIP Unsyiah yang secara keilmuan paham akan ilmu politik dan pemerintahan”.

Ini obsesi Darni, sang Proffesor dan juga Rektor (Saya).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 15 November 2011 by in Aceh, Prime and tagged , , , , , , , .
Fisip Aceh
visitor stats

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Bergabunglah dengan 3.676 pengikut lainnya

%d blogger menyukai ini: